MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Oleh : Muhsoni ( NPM 2010-040-058)
I. Latar Belakang Manajemen berbasis sekolah
Manajemen Berbasis Sekolah (school based management) pertama kali muncul di Amerika Serikat. Latar belakangnya diawali dengan munculnya pertanyaan masyarakat tentang apa yang dapat diberikan sekolah kepada masyarakat dan juga apa relavansi dan korelasi pendidikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Kinerja sekolah pada saat itu dianggap oleh masyarakat tidak sesuai dengan tuntutan siswa untuk terjun ke dunia usaha dan sekolah dianggap tidak mampu memberikan hasil dalam konteks kehidupan ekonomi yang kompetitif secara global.Fenomena tersebut oleh pemerintah,khususnya pihak sekolah dan masyarakat,segera diantisipasi dengan melakukan upaya perubahan dan penataan manajemen sekolah.
Di Hongkong, kemunculan MBS dilatarbelakangi kurang baiknya sistem pendidikan saat itu. Antara tahun 1960-an hingga 1970-an.
Menurut Chapman(1990) adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk meredisain pengelolaan sekolah, memberikan kekuasaan dan meningkatkan partisipasi sekolah, memperbaiki kinerja sekolah yang mencakup pimpinan sekolah, guru, siswa, orang tua siswa dan masyarakat sehingga sekolah lebih mandiri menentukan arah pengembangan sesuai kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya.[1]
Manajemen berbasis sekolah dinegara-nagara lain juga telah terbukti keefektifannya dalam meningkatkan kualitas sekolah. Suyanto (2001:87) mengemukakan banyak penelitian secara konklusif mendukung rasional evektifitas penggunaan manajemen pendidikan berbasis sekolah. Para peneliti tersebut antara lain : Amundson(1988),Burn dan Howers (1989), David dan Peterson(1984), English(1989), Levine dan Eubank (1989). Berbagai hasil penelitian mereka memberikan dukungan bagi diterapkannya manajemen sekolah.
II. Pembahasan
A. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah
Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.[2]
Manajemen juga dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang yang menentukan, menginterprestasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading) dan pengawasan (controlling).[3]
Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. Sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberikan pelajaran.
MBS adalah model pengelolaan sekolah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah untuk mengelola sekolahnya sendiri secara langsung. Dimilikinya kewenangan sekolah itu karena terjadi pergeseran kekuasaan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada sekolah langsung dalam pengelolaan sekolah. Dengan adanya kewenangan yang besar tersebut maka sekolah memiliki otonomi, tanggung jawab dan partisipasi dalam menentukan program-program sekolah.[4]
B. Alasan Diterapkan Manajemen Berbasis Sekolah
- Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya.
- Sekolah lebih mengetahui kebutuhannya.
- Keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat
C. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah
- Menjamin mutu pembelajaran anak didik yang berpijak pada asas pelayanan dan prestasi hasil belajar.
- Meningkatkan kualitas transfer ilmu pengetahuan dan membangun karakter bangsa yang berbudaya
- meningkatkan mutu sekolah dengan memantapkan pemberdayaan melalui kemandirian, kreativitas, inisiatif dan inovatif dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya sekolah
- meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan dengan mengakomodir aspirasi bersama
- Meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah tentang mutu sekolah
- Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai
D. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah
- memiliki output (prestasi pembelajaran dan manajemen sekolah yang efektif) sebagaimana yang diharapkan
- evektifitas proses belajar mengajar yang tinggi
- peran kepala sekolah yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan dan menyerasikan semua sumber daya pendidikan yang tersedia
- lingkungan dan ilkim belajar yang aman,tertib dan nyaman (enjoyable learning) sehingga manajemen sekolah lebih efektif
- analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kinerja, hubungan kerja dan imbal jasa tenaga kependidikan dan guru sehingga mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik
- pertanggungjawaban sekolah kepada publik terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan
- pengelolaan dan penggunaan anggaran yang sepantasnya dilakukan oleh sekolah sesuai kebutuhan riil [5]
E. Faktor-Faktor yang Perlu Diperhatikan
BPPN bekerja sama dengan Bank Dunia pada tahun1999 telah mengkaji beberapa faktor yang perlu diperhatikan sehubungan dengan manajemen berbasis sekolah, kebijakan dan prioritas pemerintah, peranan orang tua dan masyarakat, peranan profesionalisme dan manajerial, serta pengembangan profesi.
1. Kewajiban Sekolah
Manajemen berbasis sekolah yang menawarkan keleluasaan pangelolaan sekolah memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kepala sekolah, guru dan pengelola sistem pendidikan profesional. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu disertai seperangkat kewajiban, serta monitoring dan tuntutan pertanggungjawaban (akuntabel) yang relatif tinggi, untuk menjamin bahwa sekolah selain memiliki otonomi juga mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat sekolah.dengan demikian , sekolah dituntut mampu menampilkan pengelolaan sumber daya secara transparan, demokratis, tanpa monopoli, dan bertanggung jawab baik terhadap masyarakat maupun pemerintah, dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap peserta didik.
2. Kebijakan dan Prioritas Pemerintah
Pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan nasional berhak merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas nasional terutama yang berkaitan dengan program peningkatan melek huruf dan angka (literacy and numeracy), efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Dalam hal-hal tersebut, sekolah tidak diperbolehkan untuk berjalan sendiri dengan mengabaikan kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis.
Agar prioritas-prioritas pemerintah dilaksanakan oleh sekolah dan semua aktivitas sekolah ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik sehingga dapat belajar dengan baik, pemerintah perlu merumuskan seperangkat pedoman umum tentang pelaksanaan MBS. Pedoman-pedoman tersebut,terutama ditujukan untuk menjamin bahwa hasil pendidikan (student out comes) terevaluasi dengan baik, kebijakan-kebijakan-kebijakan pemerintah dilaksanakan secara efektif, sekolah dioperasikan dalam kerangka yang disetujui pemerintah, anggaran dibelanjakan sesuai dengan tujuan.
3. Peranan Orangtua dan Masyarakat
MBS menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisienkan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih.[6]
Partsipasi masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen berbasis sekolah. Melalui dewan sekolah (sekolah council), orang tua dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan berbagai keputusan. Masyarakat dapat lebih memahami, serta mengawasi dan membantu sekolah dalam peengelolaan termasuk dalam kegiatan belajar-mengajar. Besarnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah tersebut, dapat menimbulkan rancunya kepentingan antara sekolah, orang tua dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah perlu merumuskan bentuk partispasi (pembagian tugas) setiap usur secara jelas dan tegas.
4. Peranan Profesionalisme Manajerial
Manajemen berbasis sekolah menuntut perubahan-perubahan tingkah laku kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi dalam mengopersikan sekolah. Pelaksanaan MBS berpotensi meningkatkan gesekan peranan yang bersifat profesional dan manajerial. Untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan MBS, kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi harus memiliki kedua sifat tersebut yaitu profesional dan manajerial.
5. Pengembangan profesi
Perlu dikembangkan adanya pusat pengembangan profesi, yang berfungsi sebagai penyedia jasa pelatihan bagi tenaga kependidikan untuk MBS. Selain itu, penting untuk dicatat ahwa sebaiknya sekolah dan masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pelaksanaan MBS sedini mungkin.
F. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
Untuk mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah secara efektif dan efisien, kepala sekolah perlu memiliki pengetahuan kepemimpinan, perencanaan, dan pandangan yang luas tentang sekolah dan pendidikan.
Dalam rangka mengimplementasikan MBS secara efektif dan efisien, guru harus berkreasi dalam meningkatkan manajemen kelas. Guru adalah teladan dan panutan langsung para peserta didik di kelas. Oleh karena itu, guru perlu siap dengan segala kewajiban, baik manajemen maupun persiapan isi materi pengajaran.
a. Strategi Implementasi MBS
Implementasi MBS akan berlangsung secara efektif dan efisien apabila didukung sember daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah, dana yang cukup agar sekolah mampu menggaji staf sesuai dengan fungsinya, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, serta dukungan masyarakat (orang tua) yang tinggi.
1. Pengelompokan Sekolah
Dalam hal ini sedikitnya akan ditemukan tiga kategori sekolah, yaitu baik, sedang dan kurang yang tersebar di lokasi-lokasi maju, sedang dan ketinggalan.
2. Pentahapan Implementasi MBS
MBS dapat dilaksanakan paling tidak melalui 3 tahap yaitu jangka pendek (tahun pertama sampai tahu ketiga), jangka menengah (tahun keempat sampai tahun keenam), dan jangka panjang (setelah tahun keenam). Pelaksannan jangka pendek diprioritaskan pada sosialisasi MBS terhadap masyarakat dan sekolah, pelatihan terhadap sumber daya manusia yang akan melaksanakan MBS dan mengalokasikan dana block grant langsung kesekolah sebagai praktek pengelolaan keuangan dengan prinsip MBS.
b. Prospek Gaji Guru dalam Manajemen Berbasis Sekolah
Guru merupakan pemeran utama proses pendidikan yang sangat menentukan tercapai tidaknya tujuan. Dalam menjalankan tugasnya, guru memerlukan kepastian karir dan insentif sebagai imbalan atas pekerjaannya. Sehubungan dengan itu, dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, perlu dididentifikasi urusan-urusan yang harus ditangani oleh pusat dan dilimpahkan ke daerah. Hal ini perlu dilakukan secara bertahap dan seselektif mungkin dengan mempertimbangkan secara arif kepentingan-kepentingan berikut :
1. Dunia pendidikan secara utuh dan menyeluruh berkenaan dengan perluasan kesempatan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi
2. Usaha menjaga Integritas, persatuan dan kesatuan nasional
3. Keamanan psikologis guru dalam menjalankan tugasnya.[7]
III. Kesimpulan
Dari pembahasan diatas penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. munculnya MBS disebabkan pertanyaan masyarakat tentang tidak adanya relavansi dan korelasi pendidikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat karena kinerja sekolah dianggap oleh masyarakat tidak sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan masyarakat.
2. MBS diharapkan mampu meningkatkan mutu sekolah dan mutu out put (prestasi pembelajaran dan manajemen sekolah yang efektif)
3. MBS diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan melalui kemandirian, kreativitas, inisiatif dan inovatif dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya sekolah
4. Dengan MBS diharapkan evektifitas proses belajar mengajar meningkat
DAFTAR PUSTAKA
1. E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung;PT Remaja Rosdakarya, 2003), cet. Ke-5
2. George R. Terry,Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2005), cet.ke-9
3. Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah, (Jakarta:PT Grasindo:2005), cet.ke-2,
4. Syaiful Syagala, Manajemen Berbasis Sekolah,( Nimas Multima, th 2006)
5. T. Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta:BPFE,2003), cet.ke-18, Jilid 2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar